Kapolri Dan Dewan Pers Bertemu Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Dewan Pers Indonesia. Pertemuan ini dilakukan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6). Hasil dari pertemuan tersebut, Polri bersama Dewan Pers sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.

“Kita juga membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi sehingga dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan. Selain itu, juga tentang yang saat ini dilaksanakan oleh Polri yaitu cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi. Sebab, itu bisa memecah belah persatuan anak-anak bangsa. Biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu,” kata Sigit.

Dalam pertemuan antara Polri dan Dewan Pers itu, kedua institusi sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat. “Ke depan, tantangan menjadi semakin besar. Kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh,” ujar Sigit.

Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.

“Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dewan pers, dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media, dan kepolisian,” ucap Sigit.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan bahwa pada Pemilu 2024 nanti, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama. Yakni, menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial

“Kita ingin masyarakat tidak terpecah belah. Oleh karena itu, kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita harapkan itu tidak dipakai lagi,” ucapnya.

Selain itu, Azyumardi berharap adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita Hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

“Oleh karena itu, Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik dan kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme terverifikasi. Jadi bukan, dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,” katanya

 

(***)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *