Mantan Kepala Sekolah Dan Bendahara SMK Swasta di Sleman Ditahan Polisi Diduga Korupsi Dana BOS

SLEMAN — Mantan Kepala Sekolah dan mantan Bendahara SMK swasta di Kabupaten Sleman ditangkap polisi karena diduga korupsi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).

Tak tanggung-tanggung, keduanya diduga telah melakukan praktek korupsi dana tersebut tahun 2016-2019 dengan perhitungan total kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.Uang tersebut dibagi-bagi ke tim bos dan paling banyak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Waka Polresta Sleman Kompol Andhyka Donny Hendrawan menyampaikan, dalam perkara ini, jajarannya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.Yaitu RD (43) warga Wonokerto, Turi yang juga mantan Kepala Sekolah Lalu NT (63) warga Tempel yang sebelumnya menjadi Bendahara BOS di sekolah SMK swasta tersebut.

Keduanya, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyisihkan sebagian Dana BOS untuk kepentingan pribadi.

“Penyalahgunaan dana bos sejak tahun 2016 sampai 2019 di Sekolah Menengah Kejuruan di Sleman . Adapun, Kerugian negara dari audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebesar Rp299.960.000,” kata Donny, di Mapolresta Sleman , Jumat (7/10/2022).

Kasus tindak pidana korupsi di SMK swasta ini bermula dari laporan masyarakat di Bulan Januari 2020.

Unit IV Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Sleman lalu melakukan penyelidikan hingga bulan September 2021.

Dalam proses penyelidikan yang berlangsung lebih dari satu tahun itu, petugas mendapatkan hasil audit kerugian negara dari BPKP perwakilan DIY dengan total Rp 299.960.000.

Selanjutnya dilaksanakan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang ada, proses penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan.

Dalam perkara ini polisi juga telah menerbitkan laporan polisi model A dengan terlapor RD dan NT.

Kanit IV Tipidkor Satreskrim Polresta Sleman, Iptu Afryyadi Prarama mengatakan, dalam perkara tersebut pihaknya juga telah meminta keterangan ahli accounting untuk memastikan kerugian negara.

Kemudian, telah melaksanakan gelar perkara sebelum akhirnya dua orang terlapor, RD dan NT, bisa ditetapkan statusnya menjadi tersangka.

Kedua orang itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional siswa yang berlangsung selama empat tahun.

“Modus pelaku (yang saat itu menjadi) Kepala sekolah dan bendahara mengambil dana bos dari Bank. Selanjutnya, uang tersebut tidak digunakan keseluruhan untuk keperluan SMK. Ini berlangsung sejak 2016-2019,” katanya.

Dana BOS didapat oleh SMK swasta ini berdasarkan pengajuan. Setiap tahun, nominal dana bantuan yang diberikan beragam tergantung dari jumlah siswa.

Tetapi rata-rata di kisaran Rp 150an juta.

Jika ditotal, selama periode 2016 hingga 2019, SMK swasta tersebut telah menerima Dana BOS dari pemerintah sebesar Rp 700an juta.

Uang tersebut kemudian dikorupsi Rp 299.960.000

Modusnya, setelah diambil dari Bank disisihkan lebih dahulu sebelum uangnya disetorkan ke Bendahara.

Parahnya lagi, setelah Dana BOS masuk ke Bendahara, uang tersebut juga dipotong lagi untuk dibagikan ke tim BOS, berjumlah 4 orang di sekolah tersebut.

Tetapi uang yang dibagikan ini tidak banyak. Paling banyak dikorupsi oleh mantan Kepala Sekolah.

Motif tersangka melakukan itu, karena ingin mendapatkan pemasukan lebih setelah menganggap dirinya bekerja ekstra.

Uang hasil korupsi dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Dua tersangka sudah kami tahan per 4 Oktober 2022 di rutan Polresta Sleman,” kata Afryyadi.

Dalam perkara ini, sejumlah guru yang pernah merasa mendapatkan uang dari korupsi Dana BOS telah mengembalikan uang kerugian sebesar Rp 16.250.000.

Uang tersebut termasuk pengembalian dari tersangka NT senilai Rp 6.800.000 dan kini telah disita sebagai barang bukti.

Diketahui, pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana.

Proses hukum terus berjalan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka lainnya.

“Kami masih lakukan pengembangan, dan berdasarkan bukti lain yang akan kami dalami, tidak menutup kemungkinan, ada tersangka lain,” kata Afry.

Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP juncto pasal 64 KUHP.

 

(***=Lbn)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *